Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, persoalan kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, menilai Indonesia telah mencatat kemajuan selama puluhan tahun kemerdekaan, tetapi masih menghadapi kesenjangan kesejahteraan dibandingkan negara lain.
Menurut Didik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan. Struktur ekonomi juga perlu ditransformasi agar kelompok masyarakat menengah dan bawah memperoleh porsi yang lebih kuat.
Pandangan tersebut disampaikan Didik dalam konteks tema HUT RI ke-81, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
“Sudah ada kemajuan yang berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum tetapi masih jauh dari adil dan setara dengan negara-negara lain,” ujar Didik dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).
Perjalanan Ekonomi Indonesia Sejak Krisis 1998
Didik mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat ketika krisis 1998. Saat itu, pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran US$455.
Kondisi tersebut kemudian secara bertahap ditangani pada masa pemerintahan Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie. Stabilitas ekonomi dan politik mulai dipulihkan, termasuk melalui kebijakan yang berkaitan dengan nilai tukar dan reformasi kelembagaan.
Didik mencatat nilai tukar rupiah yang sempat berada di level Rp16.400 per dolar AS kemudian turun menjadi sekitar Rp6.500 per dolar AS.
Pada periode tersebut juga lahir sejumlah kebijakan penting, antara lain Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur independensi bank sentral dan Undang-Undang Anti-Monopoli. Reformasi politik turut berjalan melalui pembukaan ruang demokrasi, kebebasan pers, serta pembebasan tahanan politik.
Perkembangan tersebut kemudian dilanjutkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Indonesia akhirnya berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar hingga masuk kelompok G-20, dengan pendapatan per kapita yang disebut mencapai sekitar US$5.000.
Namun, menurut Didik, capaian tersebut belum berarti persoalan ketimpangan kesejahteraan telah selesai.
Indonesia Tertinggal dari Korea Selatan
Salah satu perbandingan yang disoroti Didik adalah perkembangan Indonesia dan Korea Selatan.
Ia menjelaskan bahwa pada sekitar 1960-an, pendapatan kedua negara tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Namun, dalam lima dekade berikutnya, Korea Selatan mampu meningkatkan pendapatannya hingga sekitar tujuh kali dibandingkan Indonesia.
Perbedaan perjalanan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menyisakan pekerjaan besar.
Artinya, persoalan Indonesia bukan semata-mata apakah ekonomi tumbuh atau tidak, tetapi seberapa besar pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
8,5 Juta Orang Disebut Keluar dari Kelas Menengah
Persoalan semakin kompleks ketika melihat kondisi kelas menengah.
Didik mengutip studi LPEM FEB UI yang mencatat sekitar 8,5 juta orang keluar dari kelas menengah. Kondisi tersebut dinilai sebagai tanda bahwa sebagian masyarakat yang sebelumnya berhasil meningkatkan posisi ekonominya justru kembali mengalami tekanan.
Data yang dikutip menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia pada 2018 mencapai sekitar 60 juta orang. Lima tahun kemudian, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 52 juta orang atau sekitar 18,8% dari populasi.
Menurut Didik, penyusutan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga konsumsi, investasi rumah tangga, serta stabilitas ekonomi.
“Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini,” tegasnya.
Tabungan Kelompok Bawah Tergerus
Tekanan terhadap kelas menengah juga tercermin dari perubahan pola tabungan masyarakat.
Didik menyoroti kelompok rekening dengan nilai simpanan Rp100 juta ke bawah. Berdasarkan data yang ia sampaikan, jumlah rekening dalam kelompok tersebut meningkat dari sekitar 292 juta pada 2019 menjadi 666 juta.
Namun, rata-rata nilai tabungannya justru turun dari sekitar Rp2,9 juta menjadi Rp2,7 juta.
Di sisi lain, kelompok dengan simpanan di atas Rp5 miliar mengalami perkembangan berbeda.
Jumlah pemilik akun dalam kelompok tersebut disebut meningkat dari sekitar 8.500 orang menjadi 129 ribu orang. Rata-rata nilai tabungan juga naik dari sekitar Rp24 miliar menjadi Rp35 miliar.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian Didik karena menggambarkan adanya tekanan yang tidak merata di berbagai lapisan masyarakat.
Daya Tahan Rumah Tangga Ikut Melemah
Menurut Didik, ketika kelas menengah mengalami penurunan kesejahteraan dan tabungan masyarakat tergerus, kemampuan rumah tangga menghadapi guncangan ekonomi juga ikut melemah.
Dampaknya tidak berhenti pada sektor keuangan rumah tangga.
Masyarakat dapat menunda pembelian barang tahan lama, mengurangi investasi pendidikan anak, hingga menekan pengeluaran untuk kebutuhan kesehatan keluarga.
Situasi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan masa depan.
Didik menilai meningkatnya kecemasan terhadap pekerjaan dan pendapatan perlu diperhatikan karena rasa tidak aman secara ekonomi dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah maupun kebijakan yang diterapkan.
Didik Dorong Perubahan Haluan Kebijakan Ekonomi
Melihat kondisi tersebut, Didik menilai pemerintah perlu melakukan perubahan arah kebijakan ekonomi.
Ia berpandangan bahwa kebijakan ekonomi tidak seharusnya terlalu dominan mengandalkan peran negara, tetapi juga perlu memperkuat sektor swasta dan mekanisme pasar.
Menurutnya, persoalan struktur ekonomi Indonesia berkaitan dengan konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.
Didik kemudian menawarkan gagasan perubahan struktur ekonomi dari bentuk “segitiga” menuju “belah ketupat.”
Struktur segitiga menggambarkan basis masyarakat luas yang besar di bawah, sementara kelompok ekonomi kuat berada di bagian atas dengan porsi yang lebih kecil tetapi memiliki kekuatan ekonomi besar.
Sementara struktur belah ketupat menggambarkan penguatan kelompok tengah, terutama kelas menengah, sehingga distribusi kekuatan ekonomi menjadi lebih seimbang.
“Struktur ekonomi ini harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur ekonomi belah ketupat dimana porsi tengah dan kelas menengahnya kuat,” jelas Didik.
Ekonomi Indonesia Perlu Lebih Agresif ke Pasar Global
Selain memperkuat kelas menengah di dalam negeri, Didik menilai Indonesia perlu meningkatkan orientasi ekonomi ke luar.
Menurutnya, kekuatan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh aktivitas domestik, tetapi juga kemampuan membangun jaringan perdagangan internasional.
Perdagangan luar negeri menjadi salah satu instrumen penting untuk memperoleh devisa sekaligus memperluas pasar bagi produk Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Didik menyoroti posisi Indonesia yang dinilainya masih tertinggal dari Vietnam dalam perdagangan luar negeri.
Ia mendorong Indonesia mengejar ketertinggalan tersebut sebagai bagian dari upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni sekitar 6-7%.
Tantangan Besar Menuju Indonesia yang Lebih Adil
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, Indonesia memiliki catatan panjang mengenai transformasi ekonomi. Krisis 1998 berhasil dilewati, stabilitas dibangun, dan Indonesia kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.
Namun, capaian makro tersebut belum otomatis menyelesaikan persoalan kesejahteraan masyarakat.
Penyusutan kelas menengah, tergerusnya tabungan kelompok masyarakat tertentu, serta kesenjangan dengan negara yang berkembang dalam periode yang sama menjadi tantangan yang masih harus dijawab.
Karena itu, gagasan transformasi struktur ekonomi yang disampaikan Didik menempatkan kelas menengah sebagai salah satu kunci.
Bukan hanya bagaimana ekonomi tumbuh, tetapi bagaimana pertumbuhan tersebut menciptakan masyarakat yang lebih kuat, memiliki daya tahan ekonomi, dan memperoleh kesempatan yang lebih merata.
Menjelang HUT RI ke-81, pertanyaan besarnya akhirnya bukan sekadar seberapa tinggi Indonesia dapat tumbuh, tetapi siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut dan seberapa kuat masyarakat menghadapi perubahan ekonomi berikutnya.
