TEBING TINGGI, Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Imigrasi mengundang keprihatinan mendalam dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa skandal ini merupakan tamparan sekaligus tantangan besar untuk segera memperkuat pengawasan internal.
Dalam keterangan persnya di kantor Kemenko Kumham Imipas pada Kamis (4/6/2026), Yusril menyatakan bahwa pemerintah mendukung penuh langkah penegakan hukum yang sedang dijalankan.
“Kasus ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan menegakkan hukum secara konsisten. Seluruh kebijakan Presiden Prabowo harus dijalankan agar pemerintahan bebas korupsi di semua lini,” tegas Yusril.
Jamin Tak Ada Intervensi Hukum
Menyikapi penahanan dan pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yusril menjamin bahwa pemerintah pusat tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun. Ia menyerahkan sepenuhnya wewenang penanganan perkara tersebut kepada lembaga antirasuah.
Yusril juga memastikan bahwa seluruh pejabat maupun mantan pejabat Imigrasi yang dipanggil oleh KPK sejauh ini telah menunjukkan sikap yang kooperatif.
“Mereka seluruhnya kooperatif menjalani pemeriksaan dan mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan penyidik KPK. Pemerintah menghormati seluruh tahapan penyidikan yang berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap pakar hukum tata negara tersebut.
Imbau Tersangka Terbuka kepada Penyidik
Lebih lanjut, Menko Kumham Imipas memberikan instruksi tegas kepada para pihak yang kini telah menyandang status tersangka agar bersikap kooperatif dan terbuka kepada penyidik. Hal ini dinilai krusial agar proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan kelak dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
“Kita tidak menghalang-halangi dan kita kooperatif dengan semua pihak. Mereka yang sudah dinyatakan sebagai tersangka sekarang untuk terus terbuka sehingga tidak mempersulit penyidikan,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Yusril memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja profesional KPK. Langkah berani KPK dalam mengungkap kasus di tubuh Imigrasi ini dinilai sebagai bukti komitmen kuat negara dalam memberantas korupsi.
“Mudah-mudahan penegakan hukum yang adil dapat ditegakkan sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin kuat,” pungkas Yusril.
“Kasus ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan menegakkan hukum secara konsisten. Seluruh kebijakan Presiden Prabowo harus dijalankan agar pemerintahan bebas korupsi di semua lini.” — Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas.
