Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, memberikan klarifikasi tegas terkait langkah hukum yang diambil pihaknya terhadap video Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais.
Meutya menegaskan bahwa kementeriannya hanya melakukan tindakan take down terhadap konten tersebut dan membantah narasi yang menyebutkan adanya gugatan hukum yang dilayangkan oleh Komdigi.
Langkah penghapusan konten tersebut diambil setelah video yang bersangkutan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Menurut Meutya, tindakan take down tersebut merupakan bagian dari kewenangan hukum yang dimiliki oleh kementeriannya.
Bukan Kewenangan Komdigi untuk Menggugat
Pernyataan Meutya ini sekaligus menepis kabar yang beredar di sejumlah platform media mengenai adanya rencana gugatan hukum dari pemerintah.
Ia meminta masyarakat untuk tidak termakan oleh narasi yang seolah-olah menunjukkan pemerintah akan menempuh jalur perdata atau pidana melalui kementeriannya.
“Tentu yang akan kita lakukan ini kan ada beberapa media yang mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi,” ungkap Meutya dalam keterangan persnya pada Minggu (3/5/2026).
Ia kembali menekankan bahwa peran kementeriannya terbatas pada pengelolaan dan pengawasan ruang digital sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Konten Dinilai Mengandung Hoaks dan Fitnah
Tindakan tegas berupa penghapusan video tersebut didasari oleh hasil identifikasi tim kementerian yang menemukan adanya serangan personal kepada Presiden Prabowo Subianto.
Meutya menegaskan bahwa isi video tersebut tidak memiliki dasar fakta yang kuat dan cenderung mengandung unsur fitnah serta ujaran kebencian.
“Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian,” tegasnya dalam pernyataan resmi pada Jumat (1/5/2026).
Pemerintah menilai bahwa narasi yang dibangun dalam konten tersebut merupakan bentuk provokasi nyata yang berpotensi memicu kegaduhan publik. Hal ini dikhawatirkan dapat memecah belah masyarakat jika tidak segera ditangani secara prosedural.
Harapan untuk Ruang Digital yang Sehat
Melalui insiden ini, Menkomdigi mengingatkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai pentingnya menjaga etika di dunia siber.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan ruang digital menjadi tempat bagi pertukaran gagasan yang konstruktif dan sehat, bukan menjadi sarana penyebaran kebencian terhadap martabat individu maupun lembaga negara.
Langkah take down ini diharapkan mampu meredam provokasi dan mengedukasi publik agar lebih bijak dalam memilah informasi sebelum membagikannya ke khalayak luas.
Menurut kalian, Bos, apa cara paling efektif buat berantas hoaks dan fitnah yang sering banget “goreng” isu politik di media sosial kita?
