Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempertegas komitmen mereka untuk terus mendongkrak kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah tersebut.
Langkah sinergis ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan akses medis secara cepat dan tanpa diskriminasi.
Kesehatan Sebagai Pemenuhan Hak Dasar Warga
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar dan hak mutlak bagi setiap masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) yang mumpuni dengan kualitas layanan terbaik tidak bisa ditawar lagi.
“Layanan kesehatan di Sumut harus diperkuat. Ini merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat, dengan dukungan BPJS Kesehatan dan semua pihak,” ujar Bobby Nasution melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/5/2026).
Pemprov Sumut menyadari bahwa infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang andal adalah tulang punggung kesejahteraan daerah.
Dukungan BPJS untuk “Sumut Berkah”
Langkah progresif dari Pemprov Sumut ini mendapat sambutan hangat dari pihak BPJS Kesehatan. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan apresiasi khusus terhadap capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui inovasi daerah bertajuk Program Berobat Gratis Sumut Berkah.
“Kami tentu mendukung Program Berobat Gratis Sumut Berkah sebagai andalan Pemerintah Sumut, agar terus berjalan dengan baik sehingga tercapai jaminan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat,” ucap Akmal menegaskan dukungannya.
Fokus Peningkatan Kepesertaan dan Kepatuhan
Ke depannya, BPJS Kesehatan berharap ada kesamaan visi dan persepsi di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan program asuransi kesehatan milik negara ini.
Untuk memastikan keberlanjutan program, fokus selanjutnya adalah mendorong tingkat partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta.
“Dalam meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta JKN, kami akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan, baik dari masyarakat umum maupun peserta badan usaha,” tutup Akmal menjelaskan strategi sinergi lintas sektor yang akan segera dieksekusi.
