MEDAN – Momen pergantian tahun ajaran baru selalu diiringi dengan euforia sekaligus kecemasan bagi para orang tua murid. Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kerap kali menjadi arena rentan terjadinya berbagai penyimpangan. Merespons hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengambil langkah proaktif dengan resmi membuka Posko Pengaduan Daring SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.
Langkah strategis yang diumumkan pada Kamis (28/5/2026) ini dilakukan guna mencegah serta menindak tegas segala bentuk potensi maladministrasi yang dapat mencederai asas keadilan dalam proses penerimaan siswa baru di wilayah Sumatera Utara.
Urgensi Pengawasan dan Ancaman Maladministrasi
Praktik kotor dalam penerimaan siswa baru bukanlah rahasia umum. Sejarah mencatat bahwa masa-masa pendaftaran sekolah—khususnya sekolah negeri favorit—sering kali diwarnai oleh tindakan indisipliner dari oknum penyelenggara pendidikan maupun pihak luar yang tidak bertanggung jawab.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Herdensi, menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus berjalan tegak lurus sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh ada satu pun anak bangsa yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak hanya karena kalah oleh praktik-praktik curang.
“Kita berharap agar semua proses penerimaan murid baru bisa berjalan dengan transparan, dan semua penyelenggara pendidikan bekerja secara profesional, serta bebas dari maladministrasi,” ujar Herdensi dengan nada tegas.
Ombudsman menyoroti beberapa titik rawan yang kerap menjadi modus operandi penyimpangan setiap tahunnya. Guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa saja yang berhak dilaporkan, berikut adalah rincian potensi maladministrasi dalam SPMB:
Tabel 1: Identifikasi Potensi Pelanggaran & Maladministrasi SPMB 2026/2027
| Jenis Pelanggaran | Modus Operandi yang Sering Terjadi | Dampak Terhadap Masyarakat | Tindakan yang Harus Dilakukan Warga |
| Pungutan Liar (Pungli) | Meminta uang pelicin berkedok uang gedung, sumbangan wajib komite, uang seragam wajib dengan harga tak wajar, atau biaya pendaftaran ilegal di sekolah negeri. | Membebani ekonomi orang tua siswa; melanggar hak pendidikan gratis untuk jenjang wajib belajar. | Tolak pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum dan segera kumpulkan bukti transfer/kuitansi/rekaman, lalu laporkan. |
| Praktik “Jalur Titipan” | Memasukkan siswa di luar jalur resmi (zonasi, afirmasi, prestasi, mutasi) melalui memo pejabat, tokoh masyarakat, atau intervensi pihak tertentu. | Menggusur calon siswa yang secara sah memenuhi kriteria dan passing grade pendaftaran. | Pantau transparansi pergerakan peringkat (jurnal) pendaftaran di situs resmi. Lapor jika ada kejanggalan nama yang tiba-tiba masuk. |
| Manipulasi Data Domisili (KK) | Memalsukan atau “menitipkan” nama calon siswa pada Kartu Keluarga (KK) warga yang tinggal dekat dengan sekolah tujuan pada menit-menit akhir demi lolos jalur Zonasi. | Menghancurkan esensi jalur zonasi yang bertujuan memeratakan pendidikan bagi warga sekitar sekolah. | Awasi validitas KK yang digunakan. Sekolah dan Dukcapil harus memverifikasi masa berlaku KK minimal 1 tahun terakhir. |
| Minim Transparansi Informasi | Panitia sekolah tidak mengumumkan daya tampung, kuota per jalur, atau menyembunyikan jurnal nilai/jarak secara real-time kepada publik. | Menimbulkan kecurigaan, kebingungan, dan memberi ruang gelap bagi oknum untuk melakukan kecurangan. | Laporkan sekolah atau panitia penyelenggara yang menutup-nutupi informasi publik terkait prosedur dan hasil SPMB. |
| Diskriminasi Persyaratan | Menolak calon siswa dari kelompok rentan (afirmasi/inklusi/disabilitas) meskipun sekolah tersebut telah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. | Anak berkebutuhan khusus atau dari keluarga miskin kehilangan hak konstitusionalnya untuk belajar. | Adukan langsung ke posko Ombudsman agar segera dilakukan mediasi dan tindakan teguran ke sekolah. |
Rincian Kanal Pengaduan Terpadu Ombudsman
Posko pengaduan yang diinisiasi oleh Ombudsman ini bersifat universal, artinya menerima laporan dugaan penyimpangan untuk seluruh jenjang pendidikan tanpa terkecuali, mulai dari tingkat TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA.
Untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan temuan kecurangan secara aman, cepat, dan rahasia, Ombudsman RI Sumut telah menyiapkan berbagai platform komunikasi. Berikut adalah panduan lengkap kontak pengaduan yang dapat diakses publik:
Tabel 2: Daftar Kanal Resmi Posko Pengaduan SPMB Ombudsman Sumut
| Platform Layanan | Detail Kontak / Alamat | Keterangan Layanan & Cara Penggunaan |
| WhatsApp Center | 0811-945-3737 | Jalur tercepat. Kirimkan pesan berisi nama pelapor (bisa dirahasiakan), sekolah yang dituju, kronologi dugaan kecurangan, dan lampirkan bukti foto/dokumen/tangkapan layar. |
| Call Center Resmi | 137 | Layanan telepon bebas pulsa untuk berkonsultasi langsung dengan tim verifikator laporan Ombudsman mengenai prosedur SPMB. |
| Email Pengaduan | pengaduan.sumut@ombudsman.go.id | Cocok untuk pelaporan komprehensif yang menyertakan banyak lampiran dokumen bukti secara resmi. |
| Website Resmi | www.ombudsman.go.id | Mengisi formulir pengaduan secara online melalui menu pelaporan di situs web resmi Ombudsman Republik Indonesia. |
| Kunjungan Langsung | Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Jl. Asrama Nomor 18, Medan Helvetia. | Bagi warga yang ingin berkonsultasi tatap muka dan membawa berkas fisik. Jam operasional: Senin – Jumat (08.00 – 16.00 WIB). |
Kolaborasi Lintas Sektor: Mengawasi dari Hulu ke Hilir
Pengumuman pembukaan posko pengaduan ini bukan langkah sepihak. Sebelumnya, Ombudsman telah mematangkan strategi pengawasan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 yang digelar secara daring.
Rakor tersebut tidak main-main, melibatkan seluruh instansi vital dalam ekosistem pendidikan dan pengawasan di Sumatera Utara. Peserta rakor meliputi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat dari berbagai kabupaten/kota, serta Cabang Dinas Pendidikan (Cabdis) se-Sumatera Utara.
Pimpinan Ombudsman RI, Nuzran Joher, yang turut memantau jalannya persiapan di Sumut, menjelaskan bahwa pendekatan pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat kuratif (menindak setelah kejadian), tetapi sangat menitikberatkan pada tindakan preventif.
“Ombudsman berupaya melakukan pengawasan, dengan pendekatan pencegahan dan penyelesaian laporan yang komprehensif,” tutur Nuzran Joher.
Selain membuka posko untuk masyarakat umum, Ombudsman juga mendesak agar seluruh penyelenggara pendidikan memperkuat fungsi pengawasan internal (Quality Assurance). Sistem penerimaan yang baik harus berdiri di atas pilar objektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan asas non-diskriminatif.
Pimpinan Ombudsman RI lainnya, Syafrida R Rasahan, menambahkan bahwa sinergi adalah kunci utama dalam membongkar benang kusut kecurangan SPMB. “Kolaborasi antar-instansi seperti ini merupakan langkah penting dalam memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru berjalan dengan jujur, transparan, dan tepat sasaran,” ucap Syafrida.
Dengan dibukanya Posko Pengaduan Daring ini, masyarakat Sumatera Utara kini memiliki senjata yang kuat untuk melawan ketidakadilan. Peran aktif dari orang tua murid untuk berani melapor jika menemukan praktik pungli atau titipan akan sangat menentukan kualitas dan integritas generasi penerus bangsa di masa depan.
“Kita berharap agar semua proses penerimaan murid baru bisa berjalan dengan transparan, dan semua penyelenggara pendidikan bekerja secara profesional, dan bebas dari maladministrasi.” — Herdensi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut.
