Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan terus berupaya mencari terobosan baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah konkret terbaru yang diambil adalah dengan melakukan kunjungan kerja bersama Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD Kota Medan ke dua kota percontohan, yakni Malang dan Surabaya.
Kunjungan ini berfokus pada penguatan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi layanan dan pengawasan transaksi berbasis teknologi mutakhir. Kepala Bapenda Medan, M. Agha Novrian, mengungkapkan bahwa banyak strategi cerdas dari kedua kota tersebut yang sangat potensial untuk diadaptasi di Kota Medan.
“Tujuan kita untuk mempelajari berbagai strategi, inovasi, serta kebijakan yang diterapkan kedua daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui digitalisasi layanan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak,” ucap Agha dalam keterangan resminya, Senin (8/6/2026).
Inovasi E-Tax dan Undian Berhadiah di Malang
Selama di Kota Malang, tim Bapenda Medan menyoroti keberhasilan Program Gebyar Sadar Pajak (GSP). Program ini sukses meningkatkan kesadaran masyarakat lewat mekanisme undian berhadiah bagi warga yang rajin mengunggah bukti transaksinya.
Selain itu, pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya sektor makanan dan minuman, juga dilakukan secara sangat ketat dan real-time.
- Aplikasi Berbasis Point of Sales (POS): Membantu pemerintah memantau transaksi harian wajib pajak secara langsung.
- Perangkat E-Tax: Pemasangan lebih dari 1.000 alat pemantau pada objek pajak.
- Penegakan Hukum: Melibatkan Satpol PP dan Kejaksaan secara langsung bagi wajib pajak yang membandel.
Surabaya Terapkan CCTV Berbasis AI
Sementara itu, Kota Surabaya menawarkan pendekatan pengawasan yang jauh lebih canggih berkat integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI) dan sinergitas lintas instansi.
Beberapa poin adaptasi digitalisasi layanan dari Surabaya meliputi:
- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sepenuhnya dapat dilakukan secara daring (online).
- Penerapan sistem pembayaran QRIS untuk pajak parkir demi meminimalisasi kebocoran.
- Pemanfaatan CCTV berbasis AI untuk memantau aktivitas dan transaksi wajib pajak secara real-time dari pusat kontrol.
- Kerja sama erat dengan Kejaksaan Negeri dalam proses penagihan piutang pajak daerah.
Melihat keberhasilan tersebut, Agha berkomitmen kuat untuk segera memperkuat sistem perpajakan daerah di Medan. “Beberapa hal yang kita nilai baik tentu menjadi bahan evaluasi untuk segera diterapkan di Kota Medan, demi mendorong peningkatan PAD secara efektif, transparan, dan modern,” tutupnya.
