Pemerintah Indonesia terus mengebut proses rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah yang terdampak bencana. Upaya percepatan ini dilakukan seiring dengan selesainya masa tanggap darurat dan masa transisi yang dinilai telah berjalan dengan cukup baik di berbagai daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyatakan bahwa fokus penanganan kini telah sepenuhnya bergeser pada tahapan pemulihan permanen. Tahapan krusial ini akan direalisasikan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
“Setelah masa tanggap darurat dan transisi, sekarang kita masuk menuju pemulihan permanen. Kuncinya ada pada program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dirancang bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga,” ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Mendagri memaparkan, sejak dibentuk pada 24 Januari lalu, sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus digencarkan. Hasilnya, berbagai layanan dasar krusial seperti operasional pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, jaringan internet, hingga layanan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) telah kembali berjalan normal.
Infrastruktur dan Sektor Pendidikan Mulai Pulih
Dari segi konektivitas, pemerintah memastikan bahwa seluruh akses jalan nasional telah terhubung kembali. Sejumlah jembatan nasional yang sempat terputus juga sudah difungsikan, meskipun beberapa titik masih mengandalkan konstruksi sementara seperti jembatan Bailey. Kendati demikian, tantangan akses darat masih ditemui di beberapa daerah, khususnya akibat tanah longsor di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya.
Sektor pendidikan yang sempat lumpuh juga mulai menggeliat. Dari total 4.922 sekolah yang terdampak, sebagian besar sudah kembali beroperasi secara normal. “Namun, sejumlah sekolah di zona merah masih menggunakan ruang darurat maupun menumpang di sekolah lain. Ini sambil menunggu proses relokasi,” terang Tito.
Fokus Anggaran Tiga Tahun ke Depan
Guna memuluskan langkah percepatan pemulihan ini, pemerintah mencatat terdapat 11.512 program dan kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi yang akan dieksekusi dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Skala prioritas di tahun 2026 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, penataan sungai, sekolah, dan fasilitas publik.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah telah mengesahkan alokasi anggaran fantastis senilai Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028. Pencairan dana tersebut akan dibagi secara bertahap, dengan rincian:
- Tahun 2026: Rp38,9 triliun
- Tahun 2027: Rp32,9 triliun
- Tahun 2028: Rp28,2 triliun
Sektor infrastruktur akan menyedot porsi anggaran terbesar, yakni mencapai sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun tersebut. Di samping itu, pemerintah turut menargetkan pengumpulan dana tambahan sebesar Rp4,5 triliun hingga tahun 2027 guna mendukung kelancaran seluruh proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak.
