TEBING TINGGI, Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas daerah dan mengantisipasi berbagai potensi masalah sosial yang dapat menghambat jalannya roda pembangunan.
Komitmen tersebut dibahas secara komprehensif dalam Rapat Rutin Tim Kewaspadaan Dini (TKD) Kota Tebing Tinggi yang digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada Selasa (9/6/2026).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik. Turut hadir dalam pertemuan ini sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Dinas Kominfo Ghazali Rahman, Kasatpol PP Benny Erikson Hamonangan Hutajulu, Kepala Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Inspektur Kota Muhammad Fachry, serta perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Soroti Fenomena Gunung Es Masalah Sosial
Dalam arahannya, Sekdako Erwin Suheri Damanik mengapresiasi kondisi keamanan Kota Tebing Tinggi yang hingga saat ini tetap stabil dan kondusif. Namun, ia mengingatkan seluruh elemen pemerintah agar tidak lengah terhadap dinamika yang berkembang, termasuk derasnya arus informasi dan kritik di media sosial yang harus disikapi secara bijak.
Lebih lanjut, Sekdako menyoroti sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan penanganan lintas sektor yang serius. Berdasarkan data dari perangkat daerah, Kota Tebing Tinggi masih dihadapkan pada ancaman penyalahgunaan narkoba, penyebaran penyakit menular seperti Tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS, serta isu kemiskinan.
“Kita tidak ingin persoalan ini seperti fenomena gunung es, yang terlihat kecil di permukaan tetapi sebenarnya memiliki akar permasalahan yang jauh lebih besar. Karena itu diperlukan langkah-langkah antisipatif dan kolaborasi seluruh pihak,” tegas Erwin.
Tantangan Fiskal dan Dorongan Program Proaktif
Selain tantangan eksternal di tengah masyarakat, rapat ini juga membedah kesiapan internal Pemko Tebing Tinggi. Sekdako menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan percepatan eksekusi program pembangunan.
Hal ini menjadi krusial mengingat Pemko Tebing Tinggi ke depannya akan dihadapkan pada tantangan fiskal, terutama dalam hal mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyelaraskan proporsi belanja pegawai sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.
Sebagai bentuk nyata dari langkah kewaspadaan dini, Sekdako mendorong agar setiap OPD lebih proaktif meluncurkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. Kegiatan-kegiatan seperti pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, hingga khitanan massal harus terus digalakkan secara berkelanjutan.
“Dengan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat melalui program-program nyata, maka kepercayaan publik dapat terus terjaga. Informasi positif juga perlu diperkuat di media sosial resmi sebagai penyeimbang berbagai isu yang berkembang,” pungkasnya.
“Kita tidak ingin persoalan ini seperti fenomena gunung es, yang terlihat kecil di permukaan tetapi sebenarnya memiliki akar permasalahan yang jauh lebih besar. Karena itu diperlukan langkah-langkah antisipatif dan kolaborasi.”
