TEBING TINGGI —Tekanan terhadap penegakan hukum di Kota Tebing Tinggi kian menguat. Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Peduli Rakyat Kota Tebing Tinggi menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dalam waktu dekat di depan Mapolda Sumatera Utara.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Fahrezi kepada awak media melalui foto pernyataan yang beredar di Facebook. Ia membenarkan rencana aksi damai tersebut dan memastikan DPD MPR akan membawa tiga tuntutan utama ke hadapan Kapolda Sumut.
“Kami akan membawa 3 tuntutan ke Polda Sumut,” ujar Ahmad Fahrezi.
Tiga persoalan yang menjadi sorotan DPD MPR:
1️⃣ Dugaan maraknya mafia BBM subsidi Solar yang dinilai merugikan masyarakat kecil .
2️⃣ Proses hukum kasus pemukulan Ustadz Muslim yang dinilai berjalan lambat .
3️⃣ Banyaknya kos-kosan yang diduga digunakan sebagai tempat praktik prostitusi daring/Open BO.
Ahmad Fahrezi secara tegas mendesak Kapolda Sumut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi.
Menurut DPD MPR, penanganan sejumlah kasus krusial di Tebing Tinggi belum menunjukkan hasil yang nyata dan terukur di lapangan.
“Polda Sumut harus bertindak. Masyarakat Kota Tebing Tinggi butuh keadilan hukum dan rasa aman. Kami melihat maraknya dugaan mafia BBM bersubsidi merugikan rakyat. Kasat Reskrim juga dinilai belum optimal menangani kasus kekerasan terhadap ulama dan belum mampu memberantas praktik prostitusi daring yang merusak generasi muda,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Fahrezi menyebut DPD MPR akan mengerahkan massa dalam jumlah besar saat aksi berlangsung. Sebelum bertolak ke Mapolda Sumut, pihaknya akan terlebih dahulu mendatangi Polrestabes Medan untuk menyerahkan surat pemberitahuan aksi damai sesuai amanat UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Tunggu saja tanggal mainnya. Kami akan berangkat ke Polrestabes Medan untuk memberikan surat pemberitahuan aksi damai kami di Polda,” pungkasnya.
Aksi yang akan digelar DPD MPR ini menjadi sinyal keras meningkatnya desakan publik kepada aparat penegak hukum di Tebing Tinggi. Kini, langkah konkret Polda Sumut untuk merespons evaluasi yang diminta DPD MPR menjadi sorotan.HUKUM HARUS BERPIHAK PADA RAKYAT!
(Red)
