TEBING TINGGI – Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, mendesak kementerian terkait segera turun tangan menangani pendangkalan parah di hulu Sungai Padang dan Sungai Bahilang. Permintaan ini dilontarkan menyusul ancaman banjir kiriman yang terus menghantui warga.
Aspirasi tegas ini disampaikan Wali Kota saat menerima kunjungan kerja Wakil Kepala Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana, Marsma TNI Ridha Hermawan, di Balai Kota Tebing Tinggi, Rabu (26/8/2026).
Di hadapan tim Satgas, Iman Irdian membeberkan kendala birokrasi yang mengikat tangan pemerintah daerah. Saat ini, sedimentasi di kedua sungai tersebut sudah sangat kritis, namun Pemko Tebing Tinggi terhalang aturan untuk melakukan pengerukan secara mandiri.
“APBD tidak boleh digunakan untuk normalisasi Sungai Bahilang dan Sungai Padang, harus melalui izin Balai Wilayah Sungai (BWS). Harapan kami kendala ini bisa disuarakan ke kementerian terkait agar segera ada dukungan pendanaan,” tegas Iman Irdian.
Selain menampung keluhan daerah, kehadiran Marsma TNI Ridha Hermawan dan tim Satgas Nasional bertujuan mengevaluasi progres serapan dana Transfer ke Daerah (TKD) pascabencana. Pusat ingin memastikan dana pemulihan benar-benar mengalir tepat sasaran ke masyarakat.
“Kami butuh informasi detail terkait capaian percepatan realisasi TKD. Intinya, kita ingin memastikan program ini benar-benar sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat Tebing Tinggi,” ujar Marsma Ridha.
Menjawab evaluasi tersebut, Wali Kota memastikan pengelolaan anggaran pemulihan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian tingkat tinggi. Seluruh payung hukum dan kajian dikawal ketat agar terhindar dari penyimpangan, dengan target penyelesaian 100 persen pada September tahun ini.
Secara rinci, Kabid Perencanaan Infrastruktur Bappeda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Hamdani, memaparkan bahwa banjir bandang pada November 2025 lalu telah melumpuhkan 29 kelurahan. Untuk pemulihan, kota ini menerima kucuran TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp107 miliar.
Dari total tersebut, Rp81 miliar telah dialokasikan untuk 170 paket pekerjaan fisik di 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga akhir Agustus 2026, realisasi fisik di lapangan sudah menyentuh 38,14 persen, meski realisasi pencairan keuangannya baru berjalan di tahap awal.
Inspektur Kota Tebing Tinggi, Muhammad Fachri, menambahkan bahwa pihaknya terus mengawal ketat 170 paket pekerjaan tersebut. Pengawasan berlapis dilakukan untuk memastikan seluruh proyek mitigasi bencana berjalan akuntabel dan selaras dengan target daerah.
Usai pertemuan di Balai Kota, rombongan Satgas Nasional langsung terjun ke lapangan bersama Sekretaris Daerah Erwin Suheri Damanik. Mereka meninjau sejumlah titik vital yang terdampak bencana, mulai dari Gang Pinang, Jalan Pulau Sumbawa, hingga Jalan Senangin.
