TAPANULI TENGAH – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, secara terbuka mengakui adanya kelalaian dalam penanganan bencana banjir yang melanda Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
Pernyataan candid tersebut disampaikannya saat meninjau langsung lokasi banjir, pengerjaan tanggul sementara Aek Silaga-laga di Kelurahan Sipange, serta proyek nasional pengendali banjir di Kelurahan Hutanabolon pada Rabu (29/7/2026).
Peninjauan lapangan ini turut didampingi oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, Danrem 023/KS Kolonel Inf Iwan Budiarso, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
Beda Kewenangan yang Berujung Luputnya Penanganan
Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pangkal masalah luputnya penanganan di Kelurahan Sipange berkaitan dengan pembagian kewenangan. Aliran air Aek Silaga-laga merupakan ranah kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi, bukan pemerintah pusat.
Selama ini, fokus Kementerian PU lebih tertuju pada penanganan banjir di Kelurahan Hutanabolon melalui alokasi proyek nasional. Pihaknya baru menyadari eskalasi masalah di Sipange usai menerima laporan banjir besar pada Sabtu (18/7/2026) lalu, yang dampaknya jauh lebih parah dari kejadian-kejadian sebelumnya.
“Sebetulnya sungai ini kan punya kabupaten, Aek Silaga-laga yang merupakan kewenangan provinsi. Jadi memang kita ya salah. Kita dari awal tidak pernah mengidentifikasi itu sebagai satu masalah,” aku Dody dengan lugas. Setelah mendapat laporan dari Kepala Balai, ia langsung menginstruksikan agar penanganan segera dieksekusi oleh kementerian meski berada di luar kewenangan nasional.
Skenario Penanganan Infrastruktur Pengendali Banjir
Untuk mengatasi krisis tersebut, Kementerian PU kini telah mengambil langkah taktis di lapangan. Pekerjaan awal dimulai dengan membuka saluran air yang tersumbat dan memodifikasi kapasitas gorong-gorong.
Berikut adalah rincian skenario perbaikan yang tengah dikebut oleh Kementerian PU di Tapteng:
| Lokasi Terdampak | Langkah Penanganan Infrastruktur |
| Kelurahan Sipange | Peninggian area tertentu dan pembesaran kapasitas gorong-gorong agar debit air mengalir lancar menuju Sungai Silaga-laga dan Sigala-gala. |
| Kelurahan Hutanabolon | Percepatan pembangunan infrastruktur Sabo Dam (bendungan penahan lahar/lumpur) yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Wika. |
Faktor Alam Jadi Tantangan Terberat
Merespons keluhan masyarakat mengenai lambatnya pengerjaan tanggul dan Sabo Dam di Hutanabolon, Menteri PU meluruskan bahwa kendala utama di lapangan adalah cuaca ekstrem. Curah hujan yang tinggi kerap menyapu bersih tanggul sementara yang baru saja dibangun oleh para pekerja.
“Sebenarnya bukan lambat, karena kita bikin sementara, terus hujan turun lagi, banjir turun lagi, disapu lagi,” jelasnya.
Untuk menyiasati hal tersebut, Dody telah mendesak pihak PT Wika selaku pelaksana proyek untuk memprioritaskan penyelesaian fisik Sabo Dam. Struktur Sabo Dam dinilai krusial untuk menahan material lumpur jika banjir kembali menerjang.
“Hari ini saja masih hujan, masih mendung. Jadi memang faktor alam sangat susah bisa kita kontrol, tapi tetap kita akan fokus dalam penanganan banjir ini,” pungkasnya.
“Sebetulnya sungai ini kan punya kabupaten, Aek Silaga-laga yang merupakan kewenangan provinsi. Jadi memang kita ya salah. Kita dari awal tidak pernah mengidentifikasi itu sebagai satu masalah. Setelah dilaporkan… saya bilang ya sudah, kerjakan saja.”
— Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI.
