Tebingtinggi — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Tebingtinggi menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (23/6/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, demokrasi, serta kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Aksi dimulai di depan Mapolres Tebingtinggi dan kemudian dilanjutkan ke Kantor DPRD Kota Tebingtinggi. Dalam aksi tersebut, GMNI membawa sejumlah tuntutan yang tertuang dalam “Seruan Aksi GMNI Tebingtinggi”.
GMNI menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran sebagai agent of change dan social control untuk mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan negara benar-benar berpihak kepada rakyat.
GMNI SOROT PSN, BBM, MBG DAN KONDISI EKONOMI RAKYAT
Sekitar pukul 13.00 WIB, massa GMNI melanjutkan aksi di depan Kantor DPRD Kota Tebingtinggi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dianggap menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari Proyek Strategis Nasional (PSN), persoalan kelangkaan BBM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), harga kebutuhan pokok, hingga kondisi ekonomi rakyat.
Koordinator aksi, Rio Samuel Manurung, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta pelayanan yang layak.
“DPRD adalah rumah rakyat. Namun hari ini masih banyak jeritan masyarakat kecil yang belum mendapatkan jawaban. Harga kebutuhan pokok terus menjadi beban, BBM bersubsidi masih menjadi persoalan, dan program besar pemerintah harus dipastikan berjalan transparan serta tepat sasaran,” ujar Rio.
Menurut GMNI, pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari angka dan target, tetapi harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Perekonomian disusun untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika pembangunan hanya mengejar target tetapi rakyat masih kesulitan, maka arah pembangunan tersebut wajib dievaluasi,” tegasnya.
GMNI juga mengingatkan bahwa setiap anggaran negara merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan.
4 JAM MENUNGGU, GMNI DESAK DPRD BUKTIKAN FUNGSI PENGAWASAN
Setelah melakukan orasi dan aksi teatrikal, massa GMNI menunggu selama kurang lebih empat jam untuk mendapatkan ruang dialog dengan DPRD Kota Tebingtinggi.
Akhirnya massa aksi ditemui oleh Ketua DPRD Kota Tebingtinggi, Sakti Khaddafi Nasution.
Namun, Koordinator Aksi Rio Samuel Manurung menyampaikan kekecewaan atas lambatnya respons DPRD dalam menerima aspirasi mahasiswa.
“Kami datang bukan membawa kepentingan kelompok, kami datang membawa keresahan masyarakat. Tetapi sangat disayangkan aspirasi rakyat harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan ruang dialog,” kata Rio.
Ia menegaskan DPRD tidak cukup hanya menerima aspirasi secara formal, tetapi harus memberikan langkah nyata dan pertanggungjawaban terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Jangan sampai aspirasi mahasiswa hanya didengar hari ini, lalu hilang tanpa tindak lanjut. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi itu harus dibuktikan dengan tindakan konkret,” tegasnya.
GMNI BERI WAKTU 3X24 JAM DPRD TEBINGTINGGI
Dalam kesempatan tersebut, DPC GMNI Tebingtinggi memberikan waktu 3×24 jam kepada DPRD Kota Tebingtinggi untuk memberikan jawaban serta langkah nyata atas tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami memberikan waktu 3×24 jam kepada DPRD Tebingtinggi. Yang kami tunggu bukan hanya jawaban lisan, tetapi langkah konkret dan bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat,” ujar Rio.
GMNI menegaskan akan terus mengawal proses tersebut dan memastikan DPRD tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
8 TUNTUTAN GMNI TEBINGTINGGI
- Evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) agar pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.
- Menuntaskan persoalan BBM dan tata kelola energi, termasuk distribusi BBM di Kota Tebingtinggi.
- Menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
- Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar transparan, tepat sasaran, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan anggaran.
- Menolak kebijakan yang melemahkan demokrasi dan mempersempit ruang kontrol publik.
- Mengendalikan harga kebutuhan pokok serta memperkuat ekonomi rakyat.
- Menolak penempatan aparat di ranah sipil secara berlebihan demi menjaga semangat reformasi.
- Mendesak realisasi 19 juta lapangan kerja berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat serta generasi muda.
GMNI Tebingtinggi menegaskan akan terus berdiri bersama kepentingan rakyat dan mengawal setiap kebijakan pemerintah agar tidak menjauh dari nilai keadilan sosial.
GMNI TEBINGTINGGI
“Mahasiswa Bergerak, Rakyat Berdaulat, Negara Berkeadilan”
