Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, secara resmi menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut IV. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Mawar, Lantai III Gedung Balai Kota Tebing Tinggi, pada Senin (6/7/2026).
Forum koordinasi ini digelar untuk mengevaluasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, sekaligus membuka ruang diskusi terkait peluang peningkatan dukungan anggaran bagi percepatan pembangunan di Kota Tebing Tinggi.
Evaluasi Serapan APBD Provinsi di Tebing Tinggi
Mengawali sambutannya, Sekdako Erwin Suheri Damanik menyampaikan salam hangat dari Wali Kota H. Iman Irdian Saragih dan Wakil Wali Kota kepada rombongan legislatif. Beliau mengapresiasi kunjungan ini sebagai langkah konkret untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif provinsi.
Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi, porsi bantuan anggaran dari provinsi masih terbilang minim. Tercatat, hanya dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima dukungan APBD Sumut pada tahun 2025, yaitu:
- Dinas Sosial: Menerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang disalurkan kepada 34 penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan berupa peralatan usaha pembuatan kue, menjahit, dan pangkas rambut.
- Dinas Ketenagakerjaan: Menerima bantuan fasilitasi pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi 201 pekerja rentan di Tebing Tinggi.
Di sisi lain, sejumlah OPD vital seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, serta Badan Kesbangpol belum mendapatkan alokasi anggaran dari provinsi pada periode tersebut.
Dorongan untuk Perluasan Dukungan Fiskal
Mengingat kondisi fiskal Kota Tebing Tinggi yang masih terbatas, Sekdako Erwin Damanik berharap Pemprov Sumut dapat memperluas intervensi anggarannya.
Dukungan tersebut sangat krusial untuk menopang berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur fisik, peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan pekerja, hingga penguatan kapasitas ekonomi lokal.
“Kami berharap dukungan tersebut dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, baik melalui penambahan jumlah penerima manfaat maupun perluasan jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Pelatihan berbasis sektor energi, pertambangan, hingga pengembangan UMKM akan membuka peluang kerja yang lebih besar,” papar Erwin.
Fungsi Pengawasan dan Tinjauan Lapangan
Merespons pemaparan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil IV, Sugiatik, menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk implementasi fungsi pengawasan legislatif terhadap realisasi program yang dibiayai oleh APBD Provinsi.
“Kami ingin memastikan seluruh program yang dibiayai APBD Provinsi benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” tegas Sugiatik. Ia juga menyoroti adanya serapan anggaran yang masih tergolong rendah pada beberapa program, khususnya pengembangan UMKM, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh agar ke depannya dana dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Usai menggelar pertemuan di Balai Kota, rombongan DPRD Sumut dijadwalkan langsung turun ke lapangan untuk meninjau sejumlah titik dan program yang telah didanai oleh APBD Provinsi Sumut.
Turut hadir mendampingi Sekdako dalam audiensi ini jajaran pimpinan OPD terkait, di antaranya Kepala Badan Kesbangpol Ramadhan Barqah, Kepala DPMPTSP Nina Zahar, Kadis Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Deni Saragih, Kadis Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, serta sejumlah pejabat teras Pemko Tebing Tinggi lainnya.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara terus diperkuat sehingga berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh perhatian melalui dukungan anggaran provinsi.” — Erwin Suheri Damanik, Sekdako Tebing Tinggi.
