NEW YORK – Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda secara resmi ditunjuk sebagai tuan rumah bersama (co-host) untuk agenda UN Peacekeeping Ministerial (UNPM) tahun 2027. Berdasarkan kesepakatan tingkat tinggi tersebut, konferensi strategis ini akan diselenggarakan pada kuartal keempat tahun 2027 di Jakarta. Momentum ini menandai sejarah baru bagi diplomasi Indonesia yang untuk pertama kalinya dipercaya mengemban amanah sebagai tuan rumah forum tingkat menteri tersebut.
Serah terima peran tuan rumah UNPM secara resmi dilangsungkan dalam agenda pertemuan Special Committee on Peacekeeping Operations di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Kamis (17/9/2026).
Pertemuan diplomasi ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, selaku perwakilan tuan rumah UNPM 2025, Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi, serta Wakil Tetap Belanda untuk PBB, Duta Besar Lise Gregoire-van Haaren. Turut hadir mendampingi prosesi serah terima tersebut jajaran pejabat tinggi PBB, di antaranya Under-Secretary-General for Peace Operations Jean-Pierre Lacroix, Under-Secretary-General for Operational Support Atul Khare, dan Under-Secretary-General for Management Strategy, Policy and Compliance Catherine Pollard.
Dalam keterangannya, Duta Besar Umar Hadi menegaskan bahwa kepemimpinan bersama ini merupakan manifestasi dari komitmen diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas global.
“Melalui kepemimpinan bersama ini, Indonesia berupaya untuk menggalang dukungan politik, mendorong kerja sama internasional yang inklusif, serta memastikan operasi perdamaian PBB tetap efektif, responsif, dan didukung sumber daya yang memadai,” papar Duta Besar Umar Hadi.
Beliau juga memaparkan bahwa di tengah eskalasi dan dinamika geopolitik internasional yang kian kompleks, eksistensi pasukan penjaga perdamaian PBB memegang peranan yang sangat krusial. Oleh karena itu, guna menciptakan stabilitas perdamaian yang berkelanjutan, pengerahan pasukan di lapangan mutlak harus berjalan beriringan dengan penguatan solusi politik dan pembangunan pascakonflik (post-conflict peacebuilding).
Penyelenggaraan UNPM 2027 di Jakarta diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai medium strategis bagi negara-negara anggota, kontributor pasukan, dan institusi PBB untuk mempertegas komitmen politik serta merumuskan resolusi bersama dalam menjawab berbagai tantangan operasional pemeliharaan perdamaian dunia.
Prioritas Keselamatan Personel dan Komitmen Berkelanjutan RI
Dalam kerangka operasional misi, delegasi Indonesia juga menyoroti aspek keselamatan dan keamanan personel penjaga perdamaian PBB yang dinilai sebagai sebuah prinsip yang tidak dapat ditawar. Menghadapi spektrum ancaman yang terus berkembang dan keterbatasan sumber daya di wilayah konflik, penguatan kapasitas perlindungan bagi peacekeepers menjadi prasyarat esensial demi tercapainya efektivitas pelaksanaan mandat di lapangan.
Sebagai salah satu negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian terbesar, Indonesia sangat memahami risiko tersebut. Gugurnya empat prajurit peacekeepers Indonesia yang bertugas dalam misi UNIFIL akibat rangkaian insiden di Lebanon pada periode Maret–April 2026 menjadi pengingat nyata atas bahaya yang mengancam para personel di garis depan.
Kendati dihadapkan pada risiko tinggi, insiden tersebut tidak sedikit pun menyurutkan komitmen konstitusional Republik Indonesia dalam mendukung misi perdamaian global yang telah dipegang teguh selama lebih dari enam dekade. Sejak pengiriman kontingen perdamaian perdana pada tahun 1957 melalui misi UNEF di Semenanjung Sinai, Mesir, Indonesia hingga kini tercatat telah memberangkatkan lebih dari 60.000 personel pasukan pemeliharaan perdamaian ke berbagai wilayah konflik di seluruh penjuru dunia.
