Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kota Medan diwarnai dengan sorotan positif terhadap kebijakan pro-rakyat. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, memberikan apresiasi tinggi terhadap program tebus ijazah yang dijalankan oleh pasangan Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan, Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap.
Menurut Tia, inisiatif yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan tersebut sangat relevan dengan semangat Hardiknas dan menjadi wujud nyata dari kolaborasi apik antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menghadirkan solusi konkret di tengah masyarakat.
“Program tebus ijazah dari Pemko Medan kami nilai sebagai langkah strategis dalam membuka kembali akses pendidikan dan dunia kerja bagi masyarakat yang sempat terhambat akibat keterbatasan ekonomi,” tegas Tia dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (3/5/2026).
Bantu Ratusan Warga
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan tersebut mengungkapkan bahwa berdasarkan data capaian pemerintah, program ini telah sukses membantu penebusan ratusan ijazah warga dari berbagai jenjang pendidikan yang sebelumnya tertahan di sekolah.
“Program tebus ijazah ini sangat relevan dengan semangat Hardiknas. Banyak masyarakat yang sebelumnya tidak bisa melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan karena ijazahnya tertahan, program ini menjadi solusi nyata,” puji Tia.
Melihat dampak positifnya yang sangat masif, Tia mendorong agar program ini tidak berhenti di sini. Ia meminta Pemko Medan untuk terus memperluas jangkauan dan menyosialisasikan program tersebut agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
“Dengan sinergi antara DPRD dan Pemko Medan, cita-cita menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan diharapkan dapat benar-benar terwujud di Kota Medan, sejalan dengan semangat Hardiknas 2026,” tuturnya penuh harap.
Refleksi Hardiknas 2026
Sebagai penutup, Tia juga berpesan bahwa momentum Hardiknas tahun ini harus dijadikan bahan refleksi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat akses pendidikan tanpa diskriminasi.
“Peringatan Hardiknas tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga harus menjadi penguat kebijakan nyata yang menyentuh masyarakat. Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Momentum Hardiknas harus dimanfaatkan untuk memastikan tidak ada lagi hambatan dalam mengakses pendidikan bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu,” tutupnya.
