Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di tengah ancaman musim kemarau yang datang lebih awal membuat pemerintah pusat langsung tancap gas.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, secara tegas menetapkan bahwa pengendalian karhutla kini berstatus sebagai prioritas nasional.
Penegasan krusial tersebut disampaikan langsung oleh Menko Polkam saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu (6/5/2026).
Reaktivasi Desk Koordinasi Karhutla
Sebagai langkah taktis dan terukur, Menko Polkam resmi mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020.
Desk ini dibentuk bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai pusat komando untuk memperkuat sinkronisasi penanganan, pengendalian, pemantauan, serta evaluasi kebijakan secara nasional dari pusat hingga ke daerah.
“Seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi. Membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal,” kata Djamari di hadapan peserta apel.
Fokus Pengawasan Wilayah Rawan (Sumatera Selatan)
Sumatera Selatan mendapat perhatian khusus karena menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla paling tinggi di Indonesia.
Dominasi karakteristik lahan gambut dan riwayat kebakaran tahunan menjadi alasan utamanya.
Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prediksi bahwa musim kemarau di Sumatera Selatan akan datang lebih awal, yakni dimulai pada bulan Mei 2026.
Merespons potensi tersebut, Menko Polkam menginstruksikan seluruh Kepala Daerah dan Forkopimda untuk segera bergerak.
Langkah preventif seperti patroli terpadu, pemetaan ulang wilayah rawan, hingga aktivasi posko siaga harus langsung dijalankan.
“Jangan menunggu api membesar. Seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini,” tegasnya memberi peringatan keras.
Tren Penurunan Luas Karhutla Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memaparkan data positif terkait tren penurunan luas lahan yang terbakar dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikan tata kelola ini menjadi bukti nyata keseriusan berbagai pihak.
Sebagai perbandingan:
- Tahun 2015 (Efek El Nino): Luas lahan terbakar mencapai sekitar 2,6 juta hektare.
- Tahun 2025: Luas lahan terbakar berhasil ditekan drastis menjadi hanya sekitar 359 ribu hektare.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa dibebankan hanya kepada satu institusi saja, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Raja Juli.
Kolaborasi ini turut diamini oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto. Ia memastikan bahwa skema penanganan karhutla tahun 2026 akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari personel TNI, Polri, BNPB, BPBD, relawan kemanusiaan, hingga ujung tombak di lapangan yakni Masyarakat Peduli Api (MPA).
