Gubernur Bobby Nasution menginstruksikan penataan sektor pertambangan untuk menghentikan kebocoran pendapatan daerah sekaligus mendongkrak ekonomi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membidik potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga di atas Rp5 miliar per tahun dari sektor pajak opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Target ini dinilai sangat realistis jika ratusan titik tambang ilegal di berbagai daerah berhasil ditertibkan.
Upaya optimalisasi ini sejalan dengan instruksi Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Pemerintah daerah kini fokus menata ulang sektor pertambangan agar tidak merugikan daerah sekaligus mengamankan potensi penerimaan yang selama ini bocor.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menegaskan praktik penambangan tanpa izin berskala kecil maupun besar berdampak buruk bagi daerah.
Realisasi penerimaan pajak opsen MBLB Sumut sebenarnya menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, realisasi tahun 2025 sukses menembus Rp4,43 miliar atau 143,26 persen dari target awal Rp3,09 miliar. Sementara untuk tahun 2026, target ditetapkan sebesar Rp3,55 miliar dan telah terealisasi sekitar 10,37 persen hingga akhir Maret lalu.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Disperindag ESDM Sumut mulai bergerak proaktif di lapangan. Saat ini, sebanyak 49 titik penambangan ilegal telah dipantau dan ditindak, mulai dari teguran pengurusan izin hingga penghentian operasional secara paksa.
Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku tambang ilegal dapat dijerat hukuman pidana maksimal lima tahun penjara serta denda hingga Rp100 miliar.
Meski begitu, Dedi mengakui penertiban tambang ilegal memiliki tantangan yang kompleks. Kendala utama di lapangan meliputi tumpang tindih regulasi perizinan, minimnya personel pengawas, lokasi tambang yang terpelosok, hingga benturan dengan faktor ekonomi masyarakat setempat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
Tantangan terberat lainnya adalah masalah penegakan hukum akibat dugaan adanya oknum yang membekingi operasi tambang ilegal.
Sebagai solusi ke depan, Pemprov Sumut akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota selaku ujung tombak pemungut pajak. Pemerintah juga mendorong langkah administratif agar pertambangan rakyat yang memenuhi syarat dapat dilegalkan, sehingga PAD dari sektor MBLB bisa terus meningkat tanpa mematikan mata pencaharian warga.
“Masalah penegakan hukum cukup sulit karena ada indikasi perlindungan atau keterlibatan oknum dari berbagai instansi yang mendapatkan keuntungan ekonomi maupun politik dari aktivitas ilegal tersebut.” – Dedi Jaminsyah Putra Harahap.
