Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Barat terus melakukan manuver strategis untuk mendongkrak kemandirian ekonomi masyarakat desa. Salah satu langkah terbarunya adalah melalui injeksi modal berupa bibit ternak produktif ke tingkat desa.
Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Nias Barat, pemerintah resmi menyalurkan sebanyak 175 ekor bibit babi kepada enam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Selasa (12/5/2026).
Program ini merupakan wujud nyata realisasi visi-misi Bupati Eliyunus Waruwu dan Wakil Bupati Sozisokhi Hia dalam program “Nias Barat Cerah, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”, yang berfokus pada ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Prosedur Karantina dan Uji Lab Super Ketat
Mengingat sektor peternakan babi sangat rentan terhadap isu wabah virus, pemerintah tidak mau mengambil risiko. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Nias Barat, Eka Setiaman Lomboe, menjamin seluruh ternak yang disalurkan berada dalam kondisi prima.
Bibit babi tersebut didatangkan langsung dari Kabupaten Simalungun dengan pengawalan kesehatan yang sangat ketat.
“Kita pastikan dari dinas peternakan telah dilakukan penyusunan analisa risiko. Semua uji laboratorium dan karantina telah kita kantongi sehingga tidak ada permasalahan. Buktinya, dari Simalungun hingga tiba di Nias Barat tidak ada kendala kesehatan,” tegas Eka.
Lebih dari sekadar menyalurkan bantuan fisik, DKPPP Nias Barat juga telah membekali pengurus BUMDes dan para “anak kandang” dengan pelatihan tata cara pengelolaan ternak yang profesional. Tim dokter hewan dari dinas juga akan terus melakukan pendampingan secara berkala.
Baru Gelombang Pertama, Jamin “Offtaker” Saat Panen
Direktur BUMD Kabupaten Nias Barat, Tolosokhi Halawa, membeberkan bahwa penyaluran 175 ekor bibit ini hanyalah gelombang perdana. Penyaluran akan terus dilanjutkan secara bertahap kepada seluruh BUMDes yang telah melakukan pemesanan.
Tolosokhi juga memberikan garansi kepastian pasar yang sering kali menjadi ketakutan utama para peternak saat masa panen tiba. BUMD secara tegas menyatakan siap menjadi offtaker (penampung) hasil peternakan warga.
“Jika BUMDes ke depannya kewalahan untuk pemasaran, maka kami dari BUMD siap menampung. Tetapi apabila BUMDes merasa lebih beruntung dengan menjual di luar BUMD, maka itu juga lebih baik,” ucap Tolosokhi memberikan keleluasaan.
Langkah ini membuktikan komitmen pemerintah daerah yang tidak hanya berfokus pada proses produksi (hulu), melainkan juga memberikan kepastian nilai jual ekonomi di tahap akhir (hilir), sehingga tujuan utama memberikan cuan bagi kas desa benar-benar terwujud.
