Wakil Bupati (Wabup) Asahan, Rianto, hadir mewakili Bupati Asahan untuk menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Hal ini dibahas dalam Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (8/6/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Asahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Irwansyah Pane. Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab, para Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, serta anggota dewan.
Dalam jalannya rapat, ketujuh fraksi DPRD—yakni Fraksi Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, NasDem, dan Nurani Pembangunan—telah memberikan pandangan umum berupa masukan, saran, serta catatan kritis. Dokumen tersebut kemudian diserahkan dan diterima langsung oleh Wabup Rianto.
Klaim Kinerja Apik dan Pertahankan WTP
Membacakan pidato Bupati Asahan, Rianto menyampaikan apresiasi tinggi atas kepedulian fungsi pengawasan legislatif terhadap kemajuan daerah. Ia membeberkan bahwa sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif sukses membuahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Asahan Tahun Anggaran 2025.
Selain tata kelola yang membaik, Pemkab Asahan juga mencatatkan angka realisasi penyerapan belanja daerah yang sangat positif, yakni mencapai 94,22 persen.
“Tingginya tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan telah menindaklanjuti berbagai saran dan masukan terkait pelaksanaan program, penganggaran, serta kepatuhan pelaporan keuangan daerah,” jelas Rianto.
Merespons masukan fraksi terkait masalah infrastruktur, Pemkab Asahan memastikan akan berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam penanganan ruas jalan provinsi. Sementara untuk perbaikan jalan berstatus kabupaten, pemerintah daerah berjanji akan melakukan perbaikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.
