MEDAN – Koalisi Mahasiswa Pemberantas Korupsi Sumatera Utara (KOMPAKSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada Senin (20/7/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Aksi ini menyoroti dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan, serta penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun.
Massa menuding adanya praktik kotor yang melibatkan Yayasan Garuda Harapan Baru, sebuah lembaga yang mengelola sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut.
Dugaan Keterlibatan Ajudan, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD
Koordinator Aksi KOMPAKSU, Yusuf Muhammad, membeberkan bahwa tata kelola program MBG di Simalungun diduga sarat dengan intervensi dan konflik kepentingan. Hal ini lantaran Ketua Yayasan Garuda Harapan Baru, Bay Hakhiy Harefa, diketahui merupakan Ajudan (Aide-de-Camp/ADC) dari Wakil Bupati Simalungun.
Situasi ini dinilai sangat janggal mengingat Wakil Bupati Simalungun sendiri menduduki posisi strategis sebagai Ketua Satgas MBG di kabupaten tersebut.
“Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara jangan pernah gentar dalam memberantas korupsi dalam tata kelola MBG,” tegas Yusuf Muhammad dalam orasinya. Ia menambahkan bahwa Yayasan Garuda Harapan Baru mengelola banyak dapur di bawah naungannya dan seluruhnya diduga bermasalah.
Lebih lanjut, aroma nepotisme dan kolusi semakin menguat dengan munculnya dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun berinisial “BOR”. Oknum pimpinan dewan tersebut disinyalir bertindak sebagai pemasok bahan makanan utama ke dapur-dapur yang bernaung di bawah yayasan terkait, yang secara jelas menunjukkan adanya intervensi demi keuntungan kelompok tertentu.
Tuntutan Mahasiswa kepada Kejati Sumut
Dalam aksi damai tersebut, KOMPAKSU membawa tujuh poin tuntutan utama yang mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas. Berikut adalah rincian tuntutan yang disuarakan:
- Usut Tuntas Pidana dan Pemerasan: Meminta Kejati Sumut mengusut tuntas dugaan korupsi dan pemerasan yang dilakukan Ketua Yayasan Garuda Harapan Baru, Bay Hakhiy Harefa, terhadap SPPG yang diduga dibekingi oleh Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Simalungun.
- Bongkar Aliran Dana Ratusan Juta: Mengusut dugaan pemerasan oleh Bay Hakhiy Harefa terhadap SPPG senilai Rp364.000.000 serta pungutan uang sewa lahan sebesar Rp15.000.000 setiap bulannya.
- Periksa Pejabat Terkait Beking: Memeriksa Wakil Bupati Simalungun dan Wakil Ketua DPRD yang diduga kuat menjadi pelindung (beking) Bay Hakhiy Harefa sekaligus penerima aliran dana gelap.
- Periksa Kapasitas Wakil Bupati: Mengusut keterlibatan Wakil Bupati Simalungun dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun terkait kebijakan dan intervensi yang menguntungkan kelompoknya.
- Periksa Peran Pimpinan DPRD: Memeriksa Wakil Ketua DPRD Simalungun berinisial “BOR” atas dugaan keterlibatannya sebagai pemasok tunggal bahan makanan ke Yayasan Garuda Harapan Baru.
- Audit Harta Kekayaan: Mendesak dilakukannya audit terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun berinisial “BOR”.
- Evaluasi Menyeluruh SPPG: Memeriksa seluruh unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Simalungun yang berafiliasi dengan Yayasan Garuda Harapan Baru.
Aksi unjuk rasa ini menjadi peringatan keras bagi pelaksana program Makan Bergizi Gratis di daerah agar tidak menjadikan program pemenuhan gizi masyarakat sebagai ladang bancakan para oknum pejabat dan orang-orang terdekatnya.
