Diduga Terjadi Manipulasi Dana BOS dan Bantuan PTPN IV, Ketua DPD MPR Tebing Tinggi Desak Aparat Penegak Hukum Bertindak

​TEBING TINGGI – Ketua DPD MPR Kota Tebing Tinggi, Ahmad Fahrezi, secara resmi melayangkan desakan kepada pihak PTPN IV Regional 1 Kebun Gunung Pamela serta Satreskrim Polres Tebing Tinggi (Unit Tipikor) untuk segera melakukan pengusutan mendalam terkait dugaan tindak pidana korupsi di SMP Negeri 5 Tebing Tinggi.​

Ahmad Fahrezi menegaskan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi penyimpangan serius yang menciderai dunia pendidikan. Ia menekankan bahwa dana yang dikelola sekolah adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.​

Poin-Poin Dugaan Pelanggaran​ Dalam pernyataannya, Ahmad Fahrezi menyoroti tiga dugaan utama yang menjadi fokus perhatiannya:​

Dugaan Manipulasi Bantuan Bangku: Terdapat kecurigaan bahwa bantuan fisik berupa bangku dari PTPN IV Regional 1 Kebun Gunung Pamela diduga telah dialihkan atau dimanipulasi menjadi laporan pengadaan menggunakan anggaran Dana BOS tahun 2025.​

Penyalahgunaan Wewenang Anggaran: Adanya dugaan kuat penyalahgunaan wewenang jabatan dalam pengelolaan anggaran Dana BOS selama kurun waktu 2024–2025.​

Permainan Internal: Ahmad Fahrezi menduga adanya “permainan” terstruktur di internal SMP Negeri 5 Tebing Tinggi yang merugikan keuangan negara dan membebani masyarakat.​

Ketegasan Sikap Ketua DPD MPR

​“Ini adalah uang rakyat! Ini adalah uang pendidikan anak-anak kita, bukan uang pribadi untuk dibagi-bagi. Kami minta PTPN IV Regional 1 Kebun Gunung Pamela dan Polres Tebing Tinggi segera bergerak. Jangan biarkan praktik seperti ini mencederai integritas pendidikan di kota kita,” ujar Ahmad Fahrezi dengan nada tegas.

​Ahmad Fahrezi juga mengingatkan bahwa tindakan yang ia soroti ini merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, yakni UU No. 22 Tahun 2022 serta KUHP Pasal 426 terkait penyalahgunaan wewenang atau jabatan dalam tugas pelayanan publik.​

Harapan Penegakan Hukum​Pihaknya berharap aparat penegak hukum (APH) segera melakukan audit investigasi dan memanggil pihak-pihak terkait di SMP Negeri 5 Tebing Tinggi untuk memberikan klarifikasi. Jika ditemukan bukti adanya kerugian negara, ia mendesak agar para pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.

​”Kami akan terus mengawal kasus ini. Dunia pendidikan harus bersih dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kami menunggu langkah nyata dari pihak kepolisian dan manajemen PTPN IV Regional 1 Kebun Gunung Pamela dalam menyikapi persoalan ini,” tutupnya.