Medan, 13 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh hingga pencopotan Kepala Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyusul kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah daerah di Sumatera Utara.
Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi rakyat.Wakil Ketua DPD GMNI Sumut, Rio Samuel Manurung, mengatakan antrean panjang kendaraan di hampir setiap SPBU bukan lagi persoalan biasa, melainkan persoalan serius yang harus segera diselesaikan.
Menurutnya, Pertalite dan Solar merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat kecil, mulai dari pengemudi angkutan umum, ojek online, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga pekerja harian yang menggantungkan penghasilan dari mobilitas sehari-hari.
“Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, masyarakat justru kembali dipaksa menghadapi kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Situasi ini semakin menekan daya beli masyarakat dan berdampak langsung terhadap pendapatan mereka,” ujar Rio.
Rio menilai, persoalan yang terjadi tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah teknis di lapangan. Antrean panjang yang berlangsung di berbagai SPBU menunjukkan perlunya evaluasi terhadap tata kelola distribusi dan pelayanan BBM bersubsidi agar hak masyarakat memperoleh energi tidak terganggu.
“Apapun penyebabnya, masyarakat tetap menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre hanya untuk memperoleh BBM. Waktu produktif hilang, biaya operasional meningkat, dan pendapatan masyarakat ikut menurun,” tegasnya.
Menurut Rio, dampak kelangkaan tersebut juga memicu meningkatnya penjualan BBM secara eceran dengan harga yang jauh di atas harga resmi. Kondisi ini semakin membebani masyarakat yang tidak memiliki pilihan selain membeli BBM dengan harga lebih mahal demi tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kondisi seperti ini tidak boleh terus dibiarkan. Ketika masyarakat kesulitan memperoleh BBM di SPBU, muncul pihak-pihak yang diduga memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Negara harus hadir memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat,” katanya.
DPD GMNI Sumut mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai penyebab antrean panjang dan kelangkaan BBM di berbagai daerah, sekaligus menyusun langkah konkret untuk memastikan distribusi Pertalite dan Solar kembali normal.
Selain itu, GMNI Sumut meminta dilakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran sehingga kejadian serupa tidak terus berulang.
Menurut GMNI, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan energi dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang setiap hari,DPD GMNI Sumut juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh SPBU di Sumatera Utara.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah adanya dugaan penyimpangan distribusi, praktik penimbunan, penyalahgunaan BBM bersubsidi, maupun tindakan oknum yang memanfaatkan situasi kelangkaan demi memperoleh keuntungan pribadi.
“APH harus hadir mengawasi secara ketat seluruh rantai distribusi BBM. Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, praktik penyimpangan, atau penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku agar memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat,” ujar Rio.
Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, DPD GMNI Sumut juga mendesak pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.
Menurut GMNI, apabila kondisi ini terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang jelas dan terukur, maka pergantian pimpinan menjadi langkah evaluatif yang patut dipertimbangkan.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat persoalan distribusi BBM yang tidak segera diselesaikan. Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat. Ketika pelayanan publik terganggu dan rakyat dirugikan, maka harus ada evaluasi yang serius terhadap pihak yang bertanggung jawab,” tutup Rio.
DPD GMNI Sumut menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta seluruh pihak terkait segera mengambil langkah nyata demi memastikan distribusi BBM di Sumatera Utara kembali normal, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
